Rencana perubahan sistem penilaian jurnal nasional yang sedang disiapkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menjadi salah satu agenda penting dalam reformasi ekosistem publikasi ilmiah Indonesia. Pemerintah mulai menggeser paradigma penilaian jurnal dari sekadar pemenuhan administratif menuju kualitas substansi, tata kelola editorial, integritas akademik, dan dampak ilmiah. Arah kebijakan ini sejalan dengan semangat penguatan mutu jurnal nasional yang selama ini dijalankan melalui sistem ARJUNA dan integrasi peringkat pada SINTA.

 

Secara umum, perubahan tersebut layak diapresiasi. Selama bertahun-tahun, pertumbuhan jurnal nasional memang lebih banyak berfokus pada kuantitas. Banyak perguruan tinggi berlomba membuka jurnal baru demi memenuhi kebutuhan akreditasi institusi dan publikasi dosen. Namun peningkatan jumlah tersebut tidak selalu diikuti dengan kualitas pengelolaan dan reputasi ilmiah yang memadai.

Karena itu, reformasi penilaian jurnal sebenarnya dapat menjadi momentum penting untuk memperbaiki kualitas publikasi ilmiah nasional. Akan tetapi, sejumlah rencana perubahan juga memunculkan kritik, terutama terkait aspek teknis penilaian dan konsekuensi administratif yang dinilai semakin memberatkan pengelola jurnal.

Pergeseran Penilaian dari Administratif ke Kualitas

Dalam berbagai pedoman akreditasi jurnal nasional, penilaian memang diarahkan untuk menjamin mutu jurnal melalui kualitas penyaringan naskah, pengelolaan editorial, dan ketepatan penerbitan 🔗. Reformasi terbaru memperkuat arah tersebut dengan menempatkan kualitas substansi artikel, transparansi peer review, dan integritas akademik sebagai indikator utama.

Secara konseptual, pendekatan ini merupakan langkah yang tepat. Selama ini, banyak jurnal lebih sibuk memenuhi persyaratan teknis seperti tampilan website, kelengkapan metadata, atau rutinitas penerbitan dibanding membangun kualitas artikel dan proses editorial yang sehat. Akibatnya, tidak sedikit jurnal yang terlihat baik secara administratif tetapi lemah dari sisi substansi ilmiah.

Namun reformasi tersebut perlu diimbangi dengan sistem penilaian yang proporsional. Jika penilaian terlalu kaku secara administratif, maka orientasi peningkatan kualitas justru dapat berubah menjadi beban birokrasi baru bagi pengelola jurnal.

Penghapusan Penilaian Kunjungan Unik Perlu Dikaji Ulang

Salah satu isu yang cukup banyak menuai perhatian adalah rencana penghilangan indikator kunjungan unik (unique visitors) dalam penilaian jurnal. Alasan yang sering muncul adalah adanya praktik penggunaan robot trafik untuk meningkatkan statistik kunjungan website jurnal secara tidak alami.

Meski praktik tersebut memang ada, menjadikannya sebagai dasar untuk menghapus indikator kunjungan sepenuhnya terasa kurang tepat. Kunjungan terhadap website jurnal pada dasarnya bukan sekadar angka statistik, melainkan juga indikator aksesibilitas dan keterbacaan jurnal.

Dalam praktik pengelolaan jurnal modern, trafik organik dibangun melalui berbagai upaya seperti peningkatan kualitas artikel, optimasi metadata, penerapan SEO akademik, dan penyebaran artikel melalui kanal ilmiah digital. Artinya, kunjungan website dapat mencerminkan kemampuan jurnal menjangkau pembaca dan mendiseminasikan ilmu pengetahuan.

Jika terdapat penyalahgunaan berupa robot trafik, yang seharusnya diperbaiki adalah metode validasi kunjungannya, bukan menghapus indikator tersebut secara keseluruhan. Sebab jurnal ilmiah tidak hanya dinilai dari seberapa banyak disitasi, tetapi juga sejauh mana artikelnya diakses dan dibaca masyarakat akademik.

Saatnya Beralih dari Dimensions ke OpenAlex

Kritik lain muncul pada penggunaan pengukuran sitasi yang selama ini masih banyak bergantung pada platform Dimensions. Dalam praktiknya, platform tersebut dinilai masih memiliki sejumlah keterbatasan, mulai dari kebutuhan login hingga akses data yang tidak sepenuhnya terbuka bagi publik.

Dalam konteks perkembangan open science, penggunaan OpenAlex sebenarnya lebih relevan untuk dipertimbangkan. OpenAlex menawarkan akses data terbuka, API gratis, dan transparansi yang lebih baik dibanding pendekatan bibliometrik tertutup.

Selain itu, tren global memang mulai bergerak menuju sistem data ilmiah yang lebih terbuka. Kajian bibliometrik internasional juga menunjukkan bahwa basis data ilmiah memiliki perbedaan cakupan jurnal dan pendekatan pengindeksan yang signifikan 🔗.  Karena itu, penggunaan sumber data yang terbuka dan mudah diverifikasi publik menjadi penting untuk menjaga transparansi penilaian jurnal nasional. Bahkan website perangkingan kelas dunia seperti Webometrics juga sudah beralih dari google scholar ke OpenAlex.

Penggunaan OpenAlex juga akan memudahkan pengelola jurnal melakukan evaluasi mandiri tanpa harus bergantung pada platform tertentu yang aksesnya terbatas. Jika pemerintah benar-benar ingin membangun sistem penilaian jurnal yang modern dan adaptif, maka transisi menuju ekosistem data terbuka semestinya mulai dipertimbangkan secara serius.

Flowchart Penilaian Masih Menyisakan Ketidakjelasan

Persoalan lain yang cukup sering dikeluhkan pengelola jurnal adalah ketidakjelasan flowchart atau alur penilaian. Dalam pedoman resmi, proses akreditasi sebenarnya telah mencakup tahapan verifikasi, evaluasi diri, penilaian asesor, hingga pleno akreditasi 🔗. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan ketidakkonsistenan pada proses asesmen.

Beberapa pengelola jurnal mengaku pernah mengalami situasi ketika jurnal telah lolos verifikasi administrasi dan masuk tahap penilaian manajemen maupun substansi, tetapi kemudian ditolak kembali dengan alasan administratif. Kondisi seperti ini menimbulkan ketidakpastian karena tahapan penilaian seolah dapat kembali ke tahap sebelumnya tanpa mekanisme klarifikasi yang jelas.

Salah satu kasus yang cukup sering dibicarakan adalah jurnal ditolak karena asesor tidak dapat mengakses akun editor. Persoalannya menjadi rumit ketika akun editor sebelumnya telah diretas, sementara sistem pengusulan tidak memberikan ruang bagi pengelola untuk mengganti akun editor asesor setelah proses berjalan.

Demi alasan keamanan, pengelola akhirnya membuat akun baru. Namun perubahan tersebut justru menyebabkan asesor kehilangan akses dan jurnal dianggap gagal secara administratif. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa sistem penilaian masih terlalu kaku terhadap persoalan teknis yang sebenarnya dapat dikomunikasikan secara sederhana.

Jika reformasi jurnal benar-benar ingin berorientasi pada kualitas, maka mekanisme klarifikasi dan komunikasi semestinya diperkuat. Penilaian tidak seharusnya berhenti hanya karena persoalan teknis yang masih dapat diperbaiki.

Kesalahan Teknis Sepele Tidak Semestinya Berujung Penolakan

Masalah lain yang juga banyak disorot adalah penolakan jurnal hanya karena kesalahan teknis kecil seperti pengajuan edisi, frekuensi terbit, atau keberkalaan jurnal.

Dalam beberapa kasus, jurnal ditolak hanya karena kesalahan memilih volume, ketidaksesuaian metadata, atau kekeliruan administratif minor lainnya. Padahal secara substansi, kualitas artikel dan tata kelola jurnal tidak bermasalah.

Pendekatan seperti ini dinilai terlalu birokratis dan kurang mencerminkan semangat pembinaan. Berbagai kegiatan pendampingan jurnal yang dilakukan komunitas pengelola jurnal dan akademisi selama ini justru menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan terhadap pengelola jurnal nasional 🔗.

Karena itu, kesalahan teknis minor semestinya cukup dikembalikan untuk diperbaiki, bukan langsung dijadikan dasar penolakan penuh. Terlebih lagi, sebagian besar jurnal di Indonesia masih dikelola dengan keterbatasan SDM dan infrastruktur. Banyak editor jurnal bekerja secara swadaya di tengah beban akademik yang sudah tinggi.

Konsekuensi Ketidaklulusan Dinilai Terlalu Berat

Kritik paling tajam muncul pada konsekuensi ketidaklulusan jurnal yang dianggap terlalu berat, terutama jika penyebabnya hanya persoalan administratif atau teknis.

Jika ketidaklulusan terjadi karena pelanggaran integritas akademik seperti paper mill, manipulasi sitasi, plagiarisme, atau praktik predatori, maka sanksi tegas memang layak diberikan. Bahkan, pemberlakuan status diskontinyu dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap kualitas publikasi ilmiah nasional.

Namun situasinya menjadi berbeda ketika kegagalan jurnal hanya disebabkan oleh persoalan administratif kecil atau kendala teknis sistem. Dalam kondisi seperti itu, pemberian konsekuensi berat dinilai tidak proporsional.

Kritik ini semakin kuat karena dalam praktiknya sistem penilaian nasional sendiri juga masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari keterlambatan asesmen, jadwal penilaian yang molor, hingga lambatnya respons terhadap kendala teknis. Karena itu, reformasi penilaian seharusnya tidak hanya fokus memperketat kewajiban jurnal, tetapi juga memperbaiki kualitas layanan sistem penilaian itu sendiri.

Reformasi Tetap Dibutuhkan, Tetapi Harus Lebih Proporsional

Terlepas dari berbagai kritik tersebut, reformasi penilaian jurnal nasional tetap merupakan langkah penting yang perlu didukung. Indonesia membutuhkan ekosistem publikasi ilmiah yang lebih sehat, kredibel, dan kompetitif secara global.

Namun reformasi tersebut harus dijalankan dengan pendekatan yang proporsional, komunikatif, dan berorientasi pada pembinaan kualitas. Jurnal ilmiah seharusnya tidak diperlakukan semata sebagai objek administratif yang diukur melalui prosedur teknis yang kaku, melainkan sebagai bagian penting dari pembangunan ilmu pengetahuan nasional.

Jika reformasi ini mampu menyeimbangkan antara peningkatan standar kualitas dan pendekatan pembinaan yang manusiawi, maka perubahan tersebut dapat menjadi momentum besar bagi peningkatan mutu publikasi ilmiah Indonesia di masa depan.